Hari Pemberdayaan Masyarakat

Catatan Sujana Royat

”Saya akan tetapkan tahun depan tanggal 30 April sebagai hari pemberdayaan masyarakat, yang akan kita peringati setiap tahunnya. Asalkan programnya berjalan dengan baik. Saya ingin lihat dalam satu tahun ini. Kalau dalam satu tahun ini baik, seluruh Indonesia semua bersemangat, pimpinannya bersemangat, rakyat merasakan hasilnya.” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 30 April 2007)

Pesan Presiden tersebut disampaikan saat peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), 30 April tahun lalu. Jika program yang dicanangkan saat itu yaitu PNPM dapat berjalan dengan baik maka setiap tanggal 30 April akan ditetapkan sebagai Hari Pemberdayaan Masyarakat.

Mengapa perlu dicanangkan Hari Pemberdayaan Masyarakat?

Setelah lama membangun dengan berbagai dinamika yang muncul dan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan diterapkan oleh Pemerintah maka strategi yang dianggap paling tepat untuk membangun adalah dengan memberdayaan masyarakat (community empowerment). Strategi ini dicirikan dengan pendekatan partisipatif, bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kegiatannya dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga menjamin keberlanjutannya.

Mengingat penting dan strategisnya pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu pengarusutamaan (mainstreaming) ke dalam seluruh program pembangunan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pencanangan Hari Pemberdayaan Masyarakat. Pencanangan tersebut juga dimaksudkan untuk menggugah kepedulian seluruh elemen pembangunan untuk bersama-sama memberdayakan masyarakat dan meningkatkan integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi program pembangunan berbasis masyarakat (Community Driven Development – CDD).

Memang kita juga menyadari bahwa beberapa program pemberdayaan masih bersifat parsial, sektoral dan charity sehingga terjadi salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan). Hal tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pendekatan, model, kriteria, indikator, kelembagan dan manajemen pengelolaan dana.

Untuk merespon masalah di atas, Presiden mengumumkan kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja sesuai dengan Sasaran Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) yang saat ini dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Targetnya adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran sesuai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009).

PNPM Mandiri adalah program nasional yang berupa kerangka kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin sebagai acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri secara konkrit berusaha dengan melibatkan individu-individu dan masyarakat untuk memecahkan kemiskinan di dalam peningkatan kondisi ekonomi dan sosial yang mempunyai sasaran membangun komunitas secara mandiri melalui metode-metode yang holistik dan terpadu.

Pada tahun 2007 PNPM Mandiri mencakup 2.806 kecamatan miskin di semua propinsi di Indonesia yang diimplementasikan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Depdagri dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Departemen PU. Mulai tahun 2008 program yang dikonsolidasikan dalam kerangka PNPM Mandiri bertambah menjadi 6 yaitu PPK, P2KP, PPIP Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan), P2DTK (Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus), PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan) dan PEMP (Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Pada tahun 2009 diharapkan seluruh program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan berbasis pemberdayaan masyarakat akan dikonsolidasikan dalam kerangka PNPM Mandiri dengan cakupan 5720 kecamatan.

Dalam pelaksanaanya PNPM Mandiri dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) untuk di tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Diharapkan semua sektor dan Pemda mengadopsi pendekatan yang disatukan ini di bawah PNPM Mandiri.

Temu Nasional

Dalam upaya scalling up PNPM Mandiri dan mewujudkan konsolidasinya maka diperlukan dukungan dari seluruh pihak, terutama kementerian dan lembaga selaku pengelola program pemberdayaan masyarakat dan para pelaksana program di lapangan. Untuk itu pemerintah menyelenggarakan Temu Nasional PNPM Mandiri. Kegiatan ini diharapkan menjadi media evaluasi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mensikronkan dan mengharmonisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang saat ini berjumlah 55 program dan tersebar di 21 kementerian dan lembaga dengan dana lebih dari 13 triliun rupiah.

Penyelengaraan Temu Nasional PNPM Mandiri ditujukan untuk menyatukan semangat sekaligus menghargai usaha keras dari berbagai kelompok masyarakat dalam melakukan pemberdayaan melalui PNPM Mandiri maupun non PNPM secara berkelanjutan. Hingga saat ini sudah terbentuk 400.000 kelompok masyarakat dari berbagai organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari akar rumput di lingkungan masyarakat.

Disamping itu kegiatan Temunas juga bertujuan untuk membangun kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan, serta mendapatkan umpan balik (feed back) terhadap program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dan sedang dilakukan untuk penyempurnaan program pada masa yang mendatang.

Penutup

Penyelenggaraan Temu Nasional PNPM mandiri tahun 2008 diharapkan mampu menghasilkan sebuah deklarasi pemberdayaan masyarakat sehingga berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dapat terukur keberhasilannya serta mampu menjadi sebuah gerakan nasional. Kita harapkan dengan dicanangkannya tanggal 30 April sebagai Hari Pemberdayaan Masyarakat oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka semua pihak mempunyai visi dan misi yang sama untuk memberdayakan masyarakat sehingga kebijakan dan program menjadi lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tweet