Dilema Kenaikan Harga BBM dan Penurunan Angka Kemiskinan

Kenaikan harga minyak dunia dan opsi menaikkan BBM merupakan persoalan yang kompleks,multidimensi, dan mampu memberi efek luar biasa pada masyarakat. Hal inilah yang perlu dipahami bersama agar tidak begitu mudah menyalahkan dan menggampangkan persoalan yang tengah dihadapi.

Bagi Indonesia, kenaikan harga BBM berpengaruh langsung pada sisi fiskal, industri nasional, inflasi yang tinggi, tergerusnya pendapatan riil rumah tangga, dan tertekannya suku bunga ke atas. Masing-masing ini memiliki dampak ikutan yang lain yang pada akhirnya berinteraksi. Inilah yang akan menjadi efek domino bagi perekonomian Indonesia.

Kita patut menghargai sikap pemerintah yang sejauh ini tidak tergesa-gesa menaikkan harga BBM. Ini artinya, pemerintah dapat mengambil pelajaran atas kebijakannya pada 2005 lalu menaikkan harga BBM terlampau tinggi dan memukul langsung dunia usaha dan rakyat kecil. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan.

Meski demikian, ancaman kenaikan harga minyak dunia masih belum usai. Jika minyak dunia terus melonjak, tentu ada saatnya bagi pemerintah untuk sampai pada titik nadir dalam menanggung subsidi BBM. Sembari tetap mengawasi perkembangan yang ada, akan lebih baik jika dari sekarang pemerintah bekerja keras untuk mengantisipasi lonjakan. Sebisa mungkin, pemerintah menjadikan kenaikan harga BBM sebagai opsi terakhir.

Tidak bisa dimungkiri, terus melonjaknya harga minyak dunia pada gilirannya tetap menjadikan opsi menaikkan BBM tidak terelakkan.Walau demikian, perlu direnungkan tujuan pembangunan sesungguhnya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator makro.

Pembangunan harusnya ditujukan kepada manusia sebagai objek. Dalam konteks ini, pemerintah perlu lebih mengedepankan dampak kenaikan harga BBM terhadap manusia daripada indikator-indikator ekonomi. Untuk bisa menghadapinya, dibutuhkan kebijakan yang komprehensif, simultan, berkelanjutan, dan berpihak.

Dalam jangka menengah dan panjang, perlu dipetakan kebijakan yang membuka ruang fiskal yang tidak menganut strategi tambal sulam, menguatkan kelembagaan pasar, memberikan insentif kepada sektor industri yang akan melakukan konversi energi ke energi alternatif lain,dan menambah lifting.

Untuk jangka pendek, perlu komitmen semua pihak untuk berhemat besar-besaran, berbelanja sesuai kebutuhan dan prioritas, mengajak pihak swasta untuk berperan serta dalam mengeliminasi dampak kenaikan minyak dunia, mencari sumber pemasukan lain, dan melakukan subsidi silang untuk menolong rakyat kecil. Tentu masih banyak lagi upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan minyak dunia.

Hal terpenting, pemerintah harus bekerja ekstrakeras untuk menjamin terselamatkannya masyarakat menengah ke bawah, utamanya masyarakat miskin. Jika pemerintah tidak siap untuk itu, maka jangan memilih opsi tersebut. Bagaimana pun, pemerintahlah penanggung jawab terbesar seluruh nasib rakyat.

Angka Kemiskinan Turun

Kita semua tahu harga minyak mentah sudah melewati APBN Perubahan 2008. Tanpa pemotongan subsidi, pemerintah harus memangkas program lain seperti program sosial dan investasi. Kebijakan seperti ini justru akan memperburuk situasi sebab nantinya investasi, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik akan berkurang dan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Dengan memotong subsidi BBM dengan cara menaikkan BBM kesempatan untuk menurunkan angka kemiskinan akan tetap ada.

Memang terdengar paradoks, ketika harga BBM akan dinaikkan, angka kemiskinan bisa diturunkan. Meskipun target pengurangan tingkat kemiskinan pada tahun ini yang dipatok pemerintah sebesar 14% terkesan sangat ambisius karena waktu yang ada untuk mencapai target itu sangat sedikit. Namun ada beberapa alasan angka kemiskinan dapa turun.

Pertama, melihat kebijakan kenaikan BBM justru akan memungkinkan pencapaian target tersebut (penurunan angka kemiskinan). Kebijakan ini dapat mendukung pengurangan kemiskinan karena memakai modifikasi pemangkasan subsisi BBM dan pada saat yang sama mentransfer dana tunai ke program sosial. Kombinasi itu bagus bagi si penerima cash transfer.

Kedua, melihat yang mengonsumsi paling banyak BBM adalah bukan kalangan miskin karena secara logika mereka tidak punya cukup uang untuk membelinya. Sekitar 44% subsidi energi jatuh ke tangan orang terkaya atau 10% dari total populasi dan hanya 10% kalangan termiskin yang mendapat subsidi BBM itu. Itulah sebabnya uang yang sama dapat disimpan untuk dipakai pada program sosial atau cash transfer.

Ketiga, dengan penghematan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan anggaran dan memperluas program pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat di luar program-program yang dijalankan saat ini.

Keempat, komposisi ekspor minyak dan gas Indonesia hampir seimbang. Indonesia memang masih impor migas, tetapi ekspor lebih banyak. Jadi secara akumulatif Indonesia diuntungkan dengan harga minyak yang tinggi ini.

Kelima, adanya tiga kelompok program atau kluster pemerintah yang bisa meredam kenaikan BBM. Seperti, kelompok pertama kluster bantuan sosial, kedua, kluster pemberdayaan masyarakat dan kluster pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro.

Namun demikian ada beberapa catatan yang menjadi tekanan yang harus dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan keuntungan dari lonjakan harga minyak adalah menyalurkan dana itu ke program-program seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur karena Indonesia masih memerlukan investasi di dua area tersebut. Bahkan, menyalurkan sebagian dana ke program cash transfer (bantuan langsung tunai/BLT) untuk keluarga miskin memiliki dampak positif meski jangka pendek.

0 Response to "Dilema Kenaikan Harga BBM dan Penurunan Angka Kemiskinan"

Posting Komentar

Silahkan beri komentar